PERJANJIAN GIYANTI


13/02/2020 Administrator


Perjanjian Giyanti merupakan perjanjian yang dilakukan oleh tiga pihak yaitu Nicholas Hartingh yang mewakili Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC/Perusahaan Hindia Timur Belanda), Pangeran Mangkubumi dan Paku Buwono III, Raja Kasunanan Surakarta pada tanggal 13 Februari 1755.
 
Perjanjian ini dibuat setelah adanya konflik berkepanjangan akibat perebutan tahta di Kasunanan Surakarta, yang berawal pada saat Paku Buwono III menjadi raja di Kasunanan Surakarta dan terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Raden Mas Said karena merasa berhak atas tahta kerajaan, dimana Pangeran Mangkubumi membantu Paku Buwono III dan berhasil meredam pemberontakan tersebut.
 
Atas keberhasilan Pangeran Mangkubumi tersebut, Paku Buwono III kemudian menjanjikan hadiah berupa wilayah di daerah Sukowati (saat ini menjadi Sragen), namun tidak kunjung diberikan karena adanya campur tangan pihak VOC.
Akhirnya Pangeran Mangkubumi memutuskan untuk meninggalkan istana Kasunanan dan bergabung dengan Raden Mas Said, sehingga Paku Buwono III yang didukung oleh VOC semakin terdesak karena harus berperang menghadapi dua kubu tersebut, akhirnya memutuskan untuk melakukan perundingan.
 
Gubernur VOC Hartingh secara terpisah menemui Paku Buwono III yang sedang dalam keadaan sakit berat dan Pangeran Mangkubumi, yang menyatakan bahwa VOC keberatan atas adanya dua kepemimpinan di dalam satu kasunanan dan menawarkan pemisahan wilayah bagi Paku Buwono III dan Pangeran Mangkubumi hingga disepakati oleh mereka berdua.
 
Akhirnya dibuat suatu kesepakatan antara VOC, Pangeran Mangkubumi dan Paku Buwono III pada tanggal 23 Februari 1755, yang disebut perjanjian Giyanti. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatangan perjanjian yakni di desa Janti atau dalam pelafalan Belanda tertulis Iyanti dan dibaca Giyanti, yang sekarang merupakan dukuh Kerten, desa Jantiharjo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah.
 
Perjanjian ini menjadi pertanda berakhirnya Kasunanan Surakarta sebagai Kerajaan Mataram Islam yang independen dan diakui secara de facto dan de jure. Perjanjian ini juga dikenal sebagai Palihan Nagari karena terbelahnya Kerajaan Mataram menjadi dua, dimana dalam Perjanjian Giyanti terdapat 9 Pasal, yaitu:
Pasal 1 
Kasunanan Surakarta dibagi menjadi dua, wilayah barat Kali Opak yaitu Yogyakarta dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi dan diangkat sebagai Sri Sultan Hamengku Buwono, sedangkan di wilayah timur atau Surakarta dipimpin oleh Paku Buwono III.
Pasal 2
Kerjasama antara rakyat yang berada di bawah kekuasaan VOC dengan rakyat kesultanan akan terus dilaksanakan.
Pasal 3
Pepatih Dalem (Rijks-Bestuurder) dan para bupati harus melakukan sumpah setia pada VOC di tangan gubernur sebelum memulai tugas mereka. Pepatih dalem adalah pemegang kekuasaan eksekutif sehari-hari di bawah persetujuan dari residen atau gubernur.
Pasal 4
Sri Sultan Hamengku Buwono mengangkat atau memberhentikan pepatih dalem dan bupati atas persetujuan dari VOC.
Pasal 5
Sri Sultan Hamengku Buwono akan mengampuni para bupati yang sebelumnya memihak VOC dalam peperangan.
Pasal 6
Sri Sultan Hamengku Buwono tidak akan menuntut hak kepemilikan atas Pulau Madura dan daerah-daerah pesisir yang telah diserahkan Paku Buwono II kepada VOC dalam perjanjian pada tanggal 18 Mei 1746 dan VOC akan membayar 10.000 real setiap tahunnya.
Pasal 7
Sri Sultan Hamengku Buwono akan memberi bantuan kepada Paku Buwono III apabila diperlukan.
Pasal 8
Sri Sultan Hamengku Buwono berjanji akan menjual bahan-bahan makanan dengan harga tertentu kepada pihak VOC.
Pasal 9
Sri Sultan Hamengku Buwono berjanji akan menaati segala macam perjanjian yang pernah diadakan antara penguasa Kerajaan Mataram terdahulu dengan VOC.
 
Perjanjian Giyanti ternyata tidak sepenuhnya meredam konflik, tetapi justru menciptakan konflik baru karena ketidakjelasan pembagian wilayah, seperti ada beberapa wilayah Kesultanan Yogyakarta yang dikelilingi oleh wilayah Kasunanan Surakarta dan begitu sebaliknya, dimana Paku Buwono III mendapatkan wilayah Banyumas, Pajang (ex Karesidenan Surakarta: Boyolali, Sukoharjo, Klaten, Sragen, Karanganyar, Wonogiri, Surakarta), Jogorogo (Ngawi Selatan), Ponorogo, Trenggalek, Kediri, Jombang, Tuban, Bojonegoro, Blora dan Pangeran Mangkubumi mendapat wilayah Banjarnegara, Batang, Pekalongan, Mataram (wilayah Jogja sekarang), Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, Tulungagung, Kertosono, Ngantang/Malang, Mojokerto, Lamongan, Jepara, Demak, Kudus, tetapi wilayah Kedu dan Bagelen yaitu Kebumen, Wonosobo, Temanggung, Malegang dan Purworejo diperintah bersama antara Kasunanan Surakarta (Paku Buwono III) dan Kasultanan Yogyakarta (Pangeran Mangkubumi)
 
Disamping itu, Raden Mas Said yang merasa Perjanjian Giyanti tidak adil masih terus menyerang VOC, Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta, hingga akhirnya VOC berunding dengan Raden Mas Said dan diakhiri dengan perjanjian Salatiga (1757), yang memberi Raden Mas Said sebagian wilayah Kasunanan Surakarta untuk selanjutnya menjadi Kadipaten Mangkunegaran.
 
 
/VA